DPRD DAN PEMERINTAHAN LABUHANBATU DIDUGA TAK SEPAHAM HADAPI VIRUS COVID 19

DPRD DAN PEMERINTAHAN LABUHANBATU DIDUGA TAK SEPAHAM HADAPI VIRUS COVID 19 Labuhanbatu Rantauprapat- MEDIACORUPTION.COM Dewan Per...

DPRD DAN PEMERINTAHAN LABUHANBATU DIDUGA TAK SEPAHAM HADAPI VIRUS COVID 19

Labuhanbatu Rantauprapat-

MEDIACORUPTION.COM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Labuhanbatu di duga tidak seirama dengan kebijakan dan program Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten labuhanbatu terkait merebaknya wabah virus Corona (Covid19) yang sudah sangat meresahkan dan mengkwatir kan di kalangan masyarakat.

Bagaimana tidak , disaat pemerintah gencar-gencar nya menghadapi dampak virus Corona dan melakukan pencegahan virus Corona (Covid19) dengan berbagai cara.

Namun tidak dengan DPRD di kabupaten labuhanbatu wakil rakyat yang notabene nya itu sebagai corong penyampaian aspirasi rakyat itu seakan tidak perduli atas derita dan kekwatiran rakyat nya atas wabah virus Corona (Covid19) yang merupakan bencana di seluruh dunia.

Pasalnya, sampai saat ini tidak ada program dan tindakan yang dilakukan para anggota DPRD terkait wabah virus Corona yang sangat mematikan itu, bahkan Puluhan Anggota DPRD itu terpantau seliwiran di salah satu pusat perbelanjaan (Suzuya mall Rantauprapat) yang berada di kota Rantauprapat dengan dalih melakukan Sidak terkait informasi masyarakat atas produk yang tidak memiliki label halal.

Para wakil rakyat yang diusung dari berbagai partai politik itu seakan mengindahkan program prioritas kabinet Indonesia maju yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Meskipun program prioritas kabinet Indonesia maju yang tujuannya agar pemerintah berfokus dan menggerakkan sumber daya negara untuk mengedalikan ,mencegah, dan mengobati masyarakat yang terpapar COVID-19.

Pada program pemerintah itu Memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk menyelamatkan kehidupan sosial-ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Memfokuskan dan menggerakkan seluruh sumber daya negara agar dunia usaha baik UMKM, koperasi, swasta dan BUMN terus berputar.

Pemerintah juga menggerakkan semua daya untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak kehidupan sosial-ekonominya agar konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin dengan menggencarkan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja hingga Dana Desa, serta memperbanyak Padat Karya Tunai dari Kementerian/Lembaga, juga menjamin ketersediaan bahan pokok.

Terkait itu Ketua DPRD labuhanbatu H.Meika Riyanti Siregar memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan dari via selular walaupun Handphone berdering, Bahkan Politisi Partai Golkar itu enggan menjawab telepon wartawan meskipun terdering.
( MC HNST )