BPH MIGAS MINTA KPK AWASI BAHAN BAKAR MINYAK

BPH MIGAS MINTA KPK AWASI BAHAN BAKAR MINYAK KPK MEDIACORUPTION.COM Dari penjelasan BPH migas kami membuka ruang kepada KPK untuk ...

KPK

MEDIACORUPTION.COM
Dari penjelasan BPH migas kami membuka ruang kepada KPK untuk ikut melakukan pengawasan bersama baik jenis BBM tertentu ( JBT ) Atau BBM Subsidi seperti premium ,solar,dan Minyak lampu / tanah
dan Nonsubsidi ,ucap kepala BPH Migas M Fanshurullah asa.

Hal ini disampaikan Asa saat berkunjung ke komisi pemberantasan korupsi ( KPK )
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahri menyampaikan ,Masih banyaknya penyelewengan BBM Subsidi sehingga tidak tepat sasaran ,Hal ini tentunya dapat merugikan keuangan negara Secara khusus

Masih ketua ,meminta direktur Litbang KPK Wawan wardiana untuk melakukan Kajian terhadap penyelewengan BBM subsidi secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap keuangan negara dan masyarakat

Adapun pengawasan bersama yang dimaksud oleh Asa ,yaitu pengawasan verfikasi volume ,rekonsiliasi iuran dan uji
petik lapangan terhadap 135 Badan Usaha Pemegang Izin niaga / pengangkutan gas bumi melalui pipa

Badan usaha yang tak patuh membayar iuran atau ada indikasi melakukan pelaporan yang tidak benar ,Kami meminta KPK ikut serta melakukan pengawasan dan
dilakukan penindakan apabila diperlukan
tegas Asa .

Asa juga berharap KPK dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan Pemahaman
dan pencegahan antikorupsi kepada pegawai BPH migas dan badan usaha sektor migas

Lebih lanjut ,ia menjelaskan sebagai upaya agar BBM Subsidi dapat tepat sasaran ,
saat ini PT.Pertamina bekerja sama dengan PT.Telkom akan menerapkan digitalisasi
NOZZLE di 5.518 SPBU di seluruh Indonesia
IT Nozzle akan mencatat nomor polisi kendaraan sebelum pengisian BBM.Ia yakin yakin ini cara efektif yang paling ampuh untuk mengatasi penyimpangan BBM Subsidi.

Kami meminta KPK ikut mengawal digitalisasi Nozzle sebagai komitmen PT.
Pertamina dan PT.telkom untuk penyelesaian hingga akhir Juni 2020.imbuh Asa

Dalam kesempat ini ,Firli mengusulkan beberapa Solusi ,antara lain pembuatan peraturan terkait tata Niaga BBM subsidi ,
penerapan IT Nozzle secara maksimal ,percepatan revisi Perpres 191 Tahun 2014,
dan membangun SPBU khusus industri jika memang dibutuhkan sesuai dengan hasil kajian .

Dalam kunjungan ini ,Asa dan komite BPH
Migas diterima oleh lima pimpinan KPK
FIRLI ,BAHURI ,ALEXANDER MARWATA ,LILI PINTAULI SIREGAR,NAWAWI POMOLONGO DAN GHUFRON.
( MC DOKUMEN )